Zonakaltim.id, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut bagi Pemkot Samarinda.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Jalan M. Yamin, Jumat (23/5/2025).
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerja keras menjaga standar akuntabilitas dan transparansi keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Ini bukan pekerjaan mudah. Keberhasilan ini adalah hasil kerja kolektif dan komitmen kuat seluruh jajaran Pemkot dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintahan,” ujarnya.
Menurut Andi, pencapaian ini menjadi bukti meningkatnya kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap kualitas tata kelola pemerintahan di Samarinda. Keuangan yang sehat dan tertib dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung iklim investasi dan pelayanan publik yang berkelanjutan.
“Standar akuntansi yang baik serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memberi keyakinan kepada masyarakat dan investor bahwa kita mampu mengelola dana publik secara profesional,” tambahnya.
Meski berhasil meraih WTP, Andi Harun tidak menutup mata terhadap sejumlah catatan administratif dari BPK yang perlu segera ditindaklanjuti. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), tercatat terdapat 20 temuan dan 47 rekomendasiyang harus ditangani Pemkot dalam waktu 60 hari kerja.
“Kami akan segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Sebagian besar bersifat administratif, tidak krusial, namun tetap penting untuk segera diselesaikan sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan,” jelasnya.
Andi menegaskan, WTP bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari proses panjang menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab.
“WTP ini menjadi penyemangat bagi kita semua agar terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Karena pada akhirnya, tujuan utama kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.(DSH)
