ZONAKALTIM.ID, TENGGARONG – Percepatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi perhatian Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, setelah melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemkab Kukar. Para pejabat yang baru menerima amanah diminta segera menyesuaikan diri dan memastikan pelaksanaan tugas pemerintahan tetap berjalan tanpa hambatan.
Arahan tersebut disampaikan Aulia saat pelantikan pejabat yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (6/11/2026). Ia menekankan pentingnya keseriusan setiap pejabat dalam menjalankan tanggung jawab sesuai posisi yang dipercayakan.
Menurutnya, jabatan bukan sekadar kedudukan dalam struktur birokrasi, melainkan tanggung jawab untuk menggerakkan organisasi dan menghasilkan kinerja yang dapat dirasakan masyarakat.
“Jabatan yang diberikan akan kehilangan arti apabila tidak dibarengi dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara maksimal. Karena itu, saya berharap seluruh pejabat benar-benar menjalankan amanah ini dengan sungguh-sungguh,” kata Aulia.
Ia meminta para pejabat tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk beradaptasi. Koordinasi dengan jajaran di masing-masing perangkat daerah harus segera dibangun agar program dan pelayanan publik tetap berlangsung secara optimal.
Selain itu, proses serah terima jabatan diminta segera diselesaikan. Percepatan tersebut dinilai penting karena Pemkab Kukar mulai memasuki tahapan persiapan penyusunan anggaran 2027 yang membutuhkan perencanaan matang dan tepat sasaran.
Aulia mengingatkan setiap OPD agar menyusun program berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Seluruh perencanaan juga harus memiliki keterkaitan dengan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan melalui visi Kukar Idaman Terbaik.
Di luar persoalan administrasi dan pelaksanaan program, Aulia turut menyoroti komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Hasil evaluasi kepuasan publik menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang harus diperbaiki, terutama dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, serta perkembangan pembangunan daerah.
Ia menilai, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai berbagai kondisi yang dihadapi pemerintah. Termasuk ketika keterbatasan anggaran menyebabkan suatu program belum dapat direalisasikan sesuai harapan.
“Hal yang saya inginkan dari seluruh ASN adalah kemampuan membangun komunikasi yang baik. Masyarakat perlu mengetahui apa yang sedang dikerjakan pemerintah, termasuk kendala dan proses yang sedang dihadapi,” bebernya.
Untuk memperkuat keterbukaan informasi, Aulia juga meminta seluruh OPD membangun hubungan yang lebih baik dengan insan pers. Menurutnya, media massa merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga aparatur tidak seharusnya menutup diri dari wartawan.
Bahkan, ia mendorong setiap perangkat daerah mulai 2027 rutin menghasilkan sedikitnya dua berita setiap pekan. Publikasi tersebut dapat memuat kegiatan, program, maupun capaian masing-masing OPD agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai kinerja pemerintah.
“Seluruh pejabat harus terbuka terhadap media. Sudah bukan waktunya lagi menghindari wartawan. Kita harus mampu menyampaikan informasi dengan narasi yang baik, dan narasi yang kuat tentu harus didukung data yang benar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Aulia mengingatkan bahwa sikap dan kualitas kerja aparatur menjadi gambaran langsung kepemimpinan pemerintah daerah di mata publik. Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta membangun kerja sama, menjaga komunikasi internal, serta memperkuat kekompakan dalam menjalankan roda organisasi.
Ia berharap seluruh pejabat mampu menerjemahkan tanggung jawab jabatan menjadi hasil kerja nyata. Dengan demikian, berbagai program pemerintah tetap dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, meskipun daerah dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
“Setiap jabatan memiliki peran dan kepentingan masing-masing. Tidak ada jabatan yang tidak penting, karena seluruhnya dibentuk untuk menggerakkan organisasi. Sementara organisasi harus bekerja mencapai target kinerja yang telah ditetapkan,” tandasnya.(Adv/diskominfokukar/Rian)
