Zonakaltim.id, SAMARINDA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Samarinda, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda bersama mengadakan diskusi publik bertajuk “Kisah Suram Gemerlap Pembangunan IKN” yang dilaksanakan di Bagio’s Cafe, Sabtu (8/2/2025).
Salah satu narasumber yang dihadirkan ialah Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Onesimus Patiung. Beberapa topik menjadi perhatian dalam pembahasan.
Diantaranya, wilayah pesisir Teluk Balikpapan. Maraknya pembangunan menjadikan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan terancamnya kehidupan masyarakat maupun flora dan fauna endemik.
Onesimus mengakui bahwa wilayah Teluk Balikpapan rentan dengan adanya peningkatan aktivitas pembangunan. Salah satunya ialah pembangunan dengan memanfaatkan garis pantai.
Pihaknya sendiri telah melakukan pembicaraan dan melakukan evaluasi demi mengurangi pemanfaatan garis pantai.”Itu salah satu upaya kita untuk menjaga Teluk Balikpapan, tidak meningkat terlalu banyak.”
“Kita fokuskan ke beberapa dermaga-dermaga logistik itu bisa lebih terfokus, sehingga tingkat kerusakan dan ancaman kepada Teluk Balikpapan berkurang,”papar Onesimus.
OIKN berharap kondisi rentan ini juga tidak serta merta dibebankan sepenuhnya kepada pihaknya. Karena hal tersebut menjadi tugas bersama.
Onesimus meminta untuk masyarakat maupun pihak terkait untuk memberikan masukan maupun pandangan untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan ini.
Ia berharap agar tidak hanya sekadar krisi semata. Pihaknya membutuhkan usulan atas solusi.”Jadi kalau hanya mengkritisi, saya juga bisa mempertahankan bahwa saya sudah lakukan ini. Tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah.”
“Tetapi tidak cukup hanya mengkritisi, tapi kami butuh solusi. mari sama-sama kita buat forum, itu yang saya harapkan, ada forum penyelamatan Teluk Balikpapan,”pintanya.
Menanggapi pernyataan OIKN tentang permintaan adanya masukan dan solusi dari rakyat, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda Fathul Huda Wiyashadi mengkritisi hal tersebut. Ia menyatakan kondisinya tidak sesuai yang terjadi di lapangan.
“Sebenarnya banyak yang lapor, tapi implementasinya, tindak lanjutnya apa ? tidak ada. Jangan gini, kadang-kadang pemerintah itu bilang kalau mau mengkritik, kasih solusi, itu statement (pernyataan) _goblok_,”kritik Fathul.
Menurut Fathul, pemerintah digaji menggunakan uang rakyat untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada di negara. Tak terkecuali yang terjadi di IKN. Bukan malah suruh masyarakat kembali.
“Mereka dibayar untuk cari solusi, malah masyarakat disuruh cari solusi. Itu _goblok_,”tegasnya. (DSH)
