Zonakaltim.id, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran APBD dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan tersebut berdasarkan arahan langsung yang diterima Andi Harun dari Presiden RI, Prabowo Subianto, di kediaman pribadinya di Hambalang, Jakarta, pada 13-14 Februari 2025 lalu.
Pernyataan ini disampaikan pada konferensi pers yang berlangsung di Anjungan Karangmumus Balaikota Samarinda, pada Minggu (16/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo secara jelas menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diwajibkan untuk menganggarkan dana APBD untuk MBG. Presiden juga menyarankan agar anggaran tersebut lebih diprioritaskan untuk kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, seperti perbaikan fasilitas pendidikan.
“Presiden mengatakan bahwa anggaran untuk MBG tidak harus bersumber dari APBD daerah. Beliau menyarankan agar dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan sekolah,” ujar Andi Harun.
Menanggapi arahan tersebut, Andi Harun menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Samarinda. Setiap tahunnya, pemerintah kota berfokus pada perbaikan infrastruktur sekolah, dengan target agar seluruh SD dan SMP di Samarinda berada dalam kondisi baik pada tahun 2029.
Selain itu, Andi Harun juga memastikan bahwa APBD akan dialokasikan untuk sektor kesehatan dan pengentasan kemiskinan, sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.
Mengenai kekhawatiran warga terkait efisiensi anggaran, Andi Harun menjelaskan bahwa langkah efisiensi anggaran dilakukan di kementerian dan lembaga (K/L), dengan total efisiensi mencapai Rp750 triliun atau setara dengan 44 miliar dolar AS. Efisiensi ini, menurutnya, tidak akan mengganggu operasi pemerintahan maupun pembangunan, karena yang disesuaikan adalah belanja yang tidak menyangkut kegiatan operasional.
Hasil efisiensi sebesar Rp750 triliun tersebut akan dialokasikan untuk dua bidang utama. Sebagian besar, sekitar 50 persen, akan digunakan untuk belanja strategis seperti penguatan pertahanan dan program-program pro rakyat, termasuk MBG. Sisa lainnya akan diinvestasikan melalui lembaga baru, Danantara, yang diharapkan dapat memberikan hasil investasi berlipat ganda untuk proyek-proyek strategis.
Andi Harun menyatakan bahwa melalui Danantara, Indonesia diharapkan dapat membangun fondasi ekonomi yang kuat dan mandiri, tanpa bergantung pada pinjaman luar negeri. “Dengan kekuatan dan kekayaan bangsa sendiri, kita bisa lebih mandiri dalam membangun negara,” tambahnya.(DSH)
