Zonakaltim.id, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengeluarkan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Tahun 2024. RLPPD ini memuat capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja Urusan Wajib Pelayanan Dasar, hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024, realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah dan inovasi daerah.
RLPPD ini juga menjadi gambaran besar atas LPPD Kaltim yang mana juga merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup urusan konkuren, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan dengan tujuan meningkatkan citra dan wibawa pemerintahan daerah.
CAPAIAN KINERJA MAKRO
Di Semester II Tahun 2024 jumlah penduduk Kaltim sebesar 4.123.303. Dari jumlah tersebut, hasil capaian kinerja makro dibagi menjadi 6 bidang. Diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan ketimpangan pendapatan (ratio gini).
IPM berada di angka 78.20, angka kemiskinan berada di angka 6.11, tingkat pengangguran terbuka di angka 5.31, pertumbuhan ekonomi mengalami persentase 6.22, pendapatan perkapita di 215.76, serta ketimpangan pendapatan di 0.322.
CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR
Mengenai capaian kinerja urusan pelayanan dasar sendiri dibagi menjadi 5 bidang. Yaitu urusan pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, serta urusan trantibumlinmas dan urusan sosial.
Pada bidang urusan pendidikan, terlihat tingkat partisipasi pendidikan warga negara usia 16-18 tahun sebesar 96,35 persen, pada tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun memiliki persentase di 81,36 persen.
Untuk IPM, terpaparkan capaian yang luar biasa. Seperti Pemprov Kaltim telah merealisasikan adanya rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi 100 persen. Pun dengan pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi di angka 100 persen.
Sementara di urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, ada 62.02 persen untuk rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir, 62.23 persen untuk rasio luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi; erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS kewenangan provinsi, 16.83 persen untuk rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi, 100 persen untuk rasio kemantapan jalan provinsi, dan 88.57 persen untuk rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi.
Bagian urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, capaian perumahan yang sudah dilengkapi PSU memiliki capaian kinerja telah 100 persen. Selain itu, luas kawasan kumuh 10 s.d 15 hektare yang ditangani.
Pada urusan trantibumlinmas, 4 bidang yang masuk dalam urusan tersebut tercatat capaiannya 100 persen. Keempat bidang tersebut yaitu gangguan trantibum yang dapat diselesaikan, presentasi Perda dan Perkada yang ditegakkan, penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal, serta penanganan pra bencana.
Hal ini juga terlihat di urusan sosial, yang mana capaiannya 100 persen pada 4 bidang, diantara lain :
1. Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti;
2. Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti;
3. Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti;
4. Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi.
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 2023 TERHADAP LPPD KALTIM TAHUN 2022
Hasil evaluasi Skor Kinerja sebesar 3,5178 dengan Status Kinerja Tinggi atau memperoleh Peringkat ke-6 dari 38 provinsi di Indonesia.
Capaian ini juga menghantarkan Pemprov Kaltim mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut pada opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023.
REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH
Realisasi penerimaan daerah sebesar Rp22,083 triliun atau 104,06 persen. Sedangkan untuk belanja daerah sendri sebesar Rp21,22 triliun.(*)
