ZONAKALTIM.ID, SANGATTA – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Timur menekankan pentingnya penerapan perspektif gender oleh seluruh perangkat daerah dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG), yang menjadi program unggulan tahun 2025, menjadi instrumen yang wajib diterapkan lintas sektor agar hasil pembangunan benar-benar inklusif.
Kepala DP3A Kutim, Idham Cholid, menyebut, selama ini masih banyak instansi yang belum sepenuhnya memahami bahwa program pembangunan harus memperhitungkan kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan. Padahal, PUG memastikan tidak ada kelompok masyarakat, terutama perempuan yang tertinggal dalam mendapat manfaat pembangunan.
“PUG itu memberikan pemahaman, sosialisasi, agar perempuan itu ada kesetaraan nanti antara laki-laki dan perempuan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kesetaraan yang ingin dicapai tidak berupa penyamaan peran, tetapi peningkatan fungsi perempuan agar mampu berperan optimal. “Kesetaraan itu bukan berarti sama ya, tapi fungsi perannya ditingkatkan,” ujarnya.
Dengan mandat PUG, seluruh OPD diharapkan mulai memasukkan analisis gender dalam perencanaan kegiatan, penganggaran, serta implementasi program. Idham menilai, tanpa integrasi kebijakan yang responsif gender, pembangunan akan timpang dan tidak menjangkau seluruh kelompok secara adil.
DP3A akan memperkuat koordinasi dan pendampingan kepada OPD, mulai dari penyusunan Gender Budget Statement (GBS), pelatihan SDM, hingga monitoring dan evaluasi program responsif gender. Dengan demikian, PUG tidak berhenti sebatas sosialisasi, melainkan terimplementasi secara nyata dalam seluruh sektor pembangunan.
Program ini diharapkan membuat pembangunan Kutim lebih inklusif, responsif, dan memberikan manfaat setara bagi seluruh warga khususnya perempuan yang merupakan setengah dari populasi daerah. (adv/diskominfokutim/prb)
