ZONAKALTIM.ID, SANGATTA – Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian besar Pemerintah Kutai Timur. Menyadari tingginya urgensi perlindungan di tingkat keluarga dan komunitas, DP3A Kutim menetapkan program perlindungan perempuan dan anak sebagai pilar utama dalam strateginya pada 2025. Fokusnya bukan hanya penanganan korban, tetapi juga pencegahan melalui edukasi dan sistem rujukan cepat.
Kepala DP3A Kutim, Idham Cholid, menegaskan, pelayanan perlindungan kini didesain lebih komprehensif dan tidak berhenti pada tindakan reaktif. “Program perlindungan perempuan dan anak, jadi kita nanti memberikan advokasi perlindungan kepada anak-anak yang terkena kasus kekerasan. Jadi kita akan pendampingan sampai pengawalan proses hukumnya,” jelasnya.
Upaya pencegahan yang dirancang DP3A meliputi peningkatan pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan, mekanisme pelaporan, dan pentingnya tidak melakukan pembiaran. Pemerintah menilai, sebagian kasus kekerasan muncul karena keluarga atau lingkungan tidak memahami, tindakan tertentu termasuk kekerasan, atau justru memilih diam karena takut stigma.
DP3A akan memperkuat jejaring kader perlindungan anak, relawan masyarakat, aparat desa, dan tokoh lingkungan agar memastikan potensi kekerasan dapat dideteksi lebih awal. Intervensi cepat diyakini mampu mencegah trauma jangka panjang sekaligus menekan angka kekerasan secara signifikan.
Selain itu, pemerintah daerah akan meningkatkan kapasitas guru, tenaga kesehatan, serta pekerja sosial untuk mengenali tanda-tanda kekerasan pada anak. Langkah ini penting karena kasus kekerasan sering tidak terungkap sampai korban menunjukkan gejala fisik atau perilaku yang mencurigakan.
Secara keseluruhan, program perlindungan yang diperkuat ini diharapkan mampu menjadi sistem terpadu yang mencakup edukasi pencegahan, respons cepat, dan pendampingan menyeluruh. Dengan pendekatan holistik, Pemkab Kutim ingin memutus rantai kekerasan dan menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. (adv/diskominfokutim/prb)
