ZONAKALTIM.ID, SANGATTA – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini menjadi sorotan nasional berkat langkah progresifnya dalam reformasi data pendidikan daerah. Pemerintah setempat berhasil melakukan verifikasi dan validasi data pendidikan secara mandiri, menjadikannya salah satu daerah di Indonesia yang tidak bergantung sepenuhnya pada sistem pusat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim, Mulyono, mengatakan kebijakan ini bermula dari banyaknya ketidaksesuaian data antara pusat dan fakta lapangan. “Kami temukan banyak data yang tidak sinkron. Ada siswa yang sudah sekolah tapi masih tercatat tidak sekolah di sistem nasional,” ungkapnya.
Sebagai solusi, Disdikbud Kutim membentuk tim verifikasi lintas sektor yang melibatkan RT, PKK, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta Puskesmas. Tim ini turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi setiap nama, alamat, dan status pendidikan. “Kami tidak mau data pendidikan berhenti di angka. Data harus hidup, karena dari sanalah kebijakan dimulai,” kata Mulyono.
Pendekatan ini mendapat pengakuan dari Kemendikbudristek, yang kini menggunakan hasil verifikasi Kutim sebagai acuan dalam memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) nasional. “Pendekatan kita berbeda. Tidak menunggu pusat memperbaiki, tapi kita bantu dari daerah,” ujarnya bangga.
Keberhasilan ini memperkuat posisi Kutim sebagai daerah dengan praktik good governance dan data-driven policy di bidang pendidikan. Menurut Mulyono, validasi data menjadi fondasi pembangunan manusia yang tepat sasaran. “Data yang salah melahirkan kebijakan yang salah. Karena itu, akurasi menjadi harga mati,” tegasnya.
Langkah berani Kutim ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah mampu melakukan reformasi sistem pendidikan berbasis data, sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk tidak bergantung pada pusat, melainkan aktif mengelola datanya sendiri demi kemajuan pendidikan di seluruh Indonesia. (adv/diskominfokutim/prb)
