ZONAKALTIM.ID, SANGATTA – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Timur menghadapi kendala serius dalam mengembangkan program pelatihan ekonomi. Tantangan utama bukan pada anggaran atau materi pelatihan, melainkan minimnya usulan pemberdayaan dari desa-desa.
Kepala DP3A Kutim, Idham Cholid, menegaskan, pihaknya tidak dapat menjalankan pelatihan tanpa usulan dari desa melalui Musrenbang. Sistem bottom-up ini membuat desa menjadi penggerak utama program pemberdayaan. “Jadi kami juga bekerja sama, misalkan bekerja sama dengan APSAI Asosiasi perusahaan sayang anak itu dalam penumbuhan, kemudian mereka berkolaborasi,” jelasnya.
Idham mencontohkan beberapa desa yang aktif mengusulkan pelatihan, seperti Desa Karangan yang meminta pelatihan tata rias dan desa lain yang mengusulkan pembuatan sabun serta shampoo. Namun, desa yang mengajukan pelatihan masih sangat sedikit dibandingkan desa yang hanya mengusulkan pembangunan fisik.
Akibatnya, anggaran pemberdayaan yang dialokasikan untuk DP3A tetap kecil. “Kalau banyak usulan kan juga banyak anggaran yang masuk kekita kan, tapikan tidak bisa di paksakan untuk mengusulkan,” ujarnya.
DP3A berupaya meningkatkan sosialisasi pentingnya pelatihan ekonomi, terutama bagi perempuan rumah tangga dan perempuan kepala keluarga. Pemerintah berharap desa-desa lebih sadar, pemberdayaan ekonomi juga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
Dengan meningkatnya jumlah usulan, cakupan program pelatihan akan diperluas sehingga lebih banyak perempuan Kutim yang dapat memperoleh keterampilan mandiri secara ekonomi. (adv/diskominfokutim/prb)
