Zonakaltim.id,JAKARTA – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, menjadi momentum penting dalam perkembangan geopolitik dan ekonomi global. KTT BRICS 2026 berlangsung pada 12–13 September 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, dengan mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.”
Pertemuan tersebut menghasilkan Deklarasi New Delhi yang memuat sejumlah komitmen negara anggota BRICS terkait tata kelola global, kerja sama ekonomi, transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, hingga penguatan multilateralisme.
Bagi Indonesia, KTT BRICS 2026 memiliki arti strategis karena menjadi salah satu momentum penting bagi Indonesia dalam menjalankan perannya sebagai anggota penuh BRICS. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di New Delhi untuk mengikuti rangkaian pertemuan tersebut.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menilai keikutsertaan Indonesia dalam KTT BRICS memperlihatkan arah politik luar negeri Indonesia yang aktif dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang.
Menurut Teguh, Deklarasi New Delhi menjadi salah satu hasil penting dari KTT BRICS di India. Dokumen tersebut menegaskan komitmen negara anggota untuk memperkuat kerja sama serta mendorong tata kelola global yang lebih inklusif dan representatif.
Indonesia dan Semangat Bandung
Teguh mengatakan kehadiran Indonesia dalam BRICS juga dapat memperkuat solidaritas negara-negara berkembang, khususnya Asia dan Afrika.
“Kehadiran Indonesia dalam forum strategis ini turut memperkuat gaung solidaritas Asia-Afrika yang berakar dari Semangat Bandung 1955. Prinsip kesetaraan kedaulatan dan penolakan terhadap hegemoni sepihak menemukan saluran institusional yang efektif melalui wadah kerja sama ekonomi berkembang seperti BRICS,” ujar Teguh.
Dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta itu menilai posisi Indonesia di BRICS dapat menjadi ruang untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara Global South.
Hal tersebut sejalan dengan isi Deklarasi New Delhi yang menekankan pentingnya reformasi sistem multilateral agar lebih adil, representatif, efektif, dan mampu menjawab perkembangan ekonomi serta politik dunia.
Fokus pada Ekonomi, Teknologi dan Ketahanan Pangan
Selain isu geopolitik, KTT BRICS 2026 juga membahas sejumlah agenda ekonomi dan pembangunan.
Salah satu fokusnya adalah penguatan rantai pasok global agar lebih tangguh menghadapi berbagai gangguan. Negara anggota juga mendorong kerja sama di bidang teknologi, inovasi, ekonomi digital, pertanian, energi, dan pembangunan berkelanjutan.
Teguh menilai kerja sama teknologi menjadi salah satu bidang yang penting bagi negara-negara berkembang.
“Kolaborasi riset dan transfer teknologi hijau antarnegara anggota diupayakan untuk mengakselerasi target pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi domestik,” ujarnya.
Ketahanan pangan dan transisi energi juga menjadi bagian dari agenda kerja sama BRICS. India sebagai tuan rumah sebelumnya telah menempatkan isu pembangunan berkelanjutan, lingkungan, energi, teknologi, serta pertanian sebagai bagian dari agenda kepemimpinannya di BRICS 2026.
Dorong Penggunaan Mata Uang Lokal
Kerja sama sektor keuangan juga menjadi perhatian dalam perkembangan BRICS. Salah satu pembahasan yang terus mendapat perhatian adalah penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan antarnegara anggota.
Skema Local Currency Settlement (LCS) dinilai dapat membantu negara-negara anggota mengurangi ketergantungan terhadap mata uang tertentu dalam transaksi bilateral.
Bagi Indonesia, penguatan transaksi menggunakan mata uang lokal dapat membuka peluang kerja sama perdagangan dan investasi yang lebih luas dengan negara-negara anggota BRICS.
Namun, penggunaan mata uang lokal tidak berarti BRICS telah memiliki mata uang bersama. Pembahasan mengenai penguatan sistem pembayaran dan transaksi lintas negara lebih banyak diarahkan pada peningkatan efisiensi serta ketahanan sistem keuangan.
Peluang Strategis Indonesia
Keanggotaan Indonesia dalam BRICS memberikan peluang untuk memperluas kerja sama ekonomi dan diplomasi dengan negara-negara berkembang.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS di New Delhi bersama sejumlah pejabat Indonesia, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemerintah Indonesia menyebut KTT tersebut sebagai momentum untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara BRICS serta memperbesar peran Indonesia dalam Global South.
Teguh menilai keterlibatan Indonesia harus diarahkan pada kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional.
Menurutnya, Indonesia dapat menggunakan posisi di BRICS untuk memperkuat perdagangan, investasi, transfer teknologi, ketahanan pangan, energi, dan kerja sama pembangunan.
“Partisipasi aktif Indonesia diharapkan mampu menjadi katalisator pengisi substansi kerja sama yang berpihak pada keadilan sosial global. Suara Indonesia akan memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang dalam menuntut tata ekonomi dunia yang lebih adil dan transparan,” kata Teguh.
Tantangan Setelah KTT BRICS 2026
Meski menghasilkan sejumlah kesepakatan, tantangan terbesar setelah KTT BRICS 2026 adalah memastikan komitmen tersebut dapat diterapkan secara konkret.
Teguh mengatakan keberhasilan BRICS tidak hanya ditentukan oleh banyaknya deklarasi atau kesepakatan yang dihasilkan. Implementasi kerja sama akan menjadi ukuran penting untuk melihat seberapa besar manfaat BRICS bagi masyarakat negara anggotanya.
Deklarasi New Delhi sendiri menegaskan kembali komitmen BRICS terhadap perdamaian, multilateralisme, pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan inklusif, serta reformasi tata kelola global.
Karena itu, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran lebih aktif dalam mendorong agenda yang berkaitan langsung dengan kepentingan negara berkembang.
KTT BRICS 2026 Perkuat Arah Dunia Multipolar
Secara keseluruhan, KTT BRICS 2026 di New Delhi menunjukkan semakin pentingnya peran negara-negara berkembang dalam menentukan arah ekonomi dan politik global.
Deklarasi New Delhi memperlihatkan keinginan negara anggota BRICS untuk memperkuat multilateralisme dan mendorong sistem internasional yang lebih representatif.
Bagi Indonesia, momentum tersebut dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat diplomasi ekonomi sekaligus memperluas kerja sama dengan negara-negara Global South.
Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS juga menjadi bagian dari upaya menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif di tengah perubahan tatanan global.
Dengan posisi tersebut, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi peserta dalam berbagai forum internasional, tetapi juga mampu menyuarakan kepentingan negara berkembang dan mendorong kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
KTT BRICS 2026 akhirnya bukan hanya menjadi forum pertemuan para pemimpin negara, tetapi juga menjadi salah satu momentum penting dalam pembentukan arah kerja sama global pada masa mendatang.
