ZONAKALTIM.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meminta pejabat yang baru dilantik tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi mampu mengambil inisiatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan. Pesan tersebut disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri saat melantik sejumlah pejabat di Pendopo Odah Etam, Tenggarong.
Pelantikan tersebut mencakup pejabat administrator, pengawas, dan fungsional. Ia mengatakan, jabatan yang diberikan kepada para pejabat merupakan amanah yang harus dijalankan untuk mendukung arah pembangunan Kukar periode 2025-2030 melalui visi Kukar Idaman Terbaik.
“Sebesar harapan saya kepada Bapak-Ibu sekalian untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tentunya Bapak-Ibu akan mengemban amanah dalam pencapaian 17 program dedikasi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujar Aulia, dihadapan para pejabat yang akan dilantik, Jum’at (02/10/2026).
Menurutnya, tanggung jawab pejabat tidak berhenti pada pelaksanaan 17 program dedikasi. Setiap perangkat daerah juga harus memastikan pelayanan dasar melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) terpenuhi serta menjalankan berbagai agenda pemerintahan yang bersifat mandatori.
Ia meminta pejabat yang menduduki posisi baru tidak terpaku pada pola kerja rutin. Setiap persoalan, kata dia, harus direspons dengan pemikiran yang aktif, termasuk mencari alternatif penyelesaian dan membangun kolaborasi agar program pemerintah tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
“Saya berharap Bapak-Ibu sekalian tidak menjadi pejabat yang pasif. Saya berharap Bapak-Ibu sekalian bisa berpikir aktif dan mencari solusi di setiap permasalahan. Tidak semata-mata menggunakan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah mengenai dua agenda yang perlu menjadi perhatian menjelang berakhirnya 2026. Selain mengejar penyelesaian target dan kinerja tahun berjalan, pemerintah juga harus mulai memastikan perencanaan program 2027 telah disiapkan dengan baik.
Untuk itu, koordinasi antarpimpinan dan jajaran di masing-masing OPD dinilai menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak dapat dibebankan kepada satu orang, melainkan membutuhkan kerja bersama dalam sebuah tim.
“Saya selalu mengingatkan, Bapak-Ibu sekalian, bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara itu tidak membutuhkan seorang superhero. Kita membutuhkan super tim yang kuat,” ungkapnya.
Ia turut mengingatkan pentingnya memahami jalur koordinasi dalam organisasi. Menurutnya, persoalan dapat muncul ketika pejabat bekerja berdasarkan ego pribadi atau mengambil keputusan sendiri tanpa berkomunikasi dengan pimpinan maupun jajaran terkait.
Khusus bagi pejabat administrator, Ia menilai posisi tersebut memiliki peran strategis karena menjadi salah satu pelaksana utama dalam menerjemahkan program pemerintahan. Karena itu, apabila terdapat persoalan atau kebijakan yang dinilai tidak sesuai, pejabat diminta menyampaikannya melalui mekanisme yang tersedia.
“Kalau Bapak-Ibu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, tidak sesuai dengan keinginan Bapak-Ibu sekalian, berikan jawaban dalam bentuk telaahan staf yang sebenarnya harus Bapak-Ibu lakukan,” lanjutnya.
Dalam pelantikan tersebut, Ia juga meluruskan bahwa perubahan posisi yang dilakukan bukan merupakan penurunan jabatan. Ia menyebut, penempatan baru merupakan bagian dari rotasi setelah melalui proses evaluasi pemerintah daerah.
“Tidak ada satu pejabat yang diturunkan jabatannya. Yang ada hanyalah rotasi jabatan,” tambahnya.
Ia selanjutnya meminta seluruh kepala OPD memperkuat koordinasi internal dan memastikan seluruh jajaran bergerak sesuai visi pembangunan, RPJMD, serta arah kebijakan Kukar Idaman Terbaik. Para pimpinan juga diminta memberikan arahan yang jelas agar tidak ada pekerjaan yang berjalan di luar garis kebijakan organisasi.
Ia menegaskan, pola kepemimpinan turut menentukan bagaimana sebuah organisasi bekerja. Karena itu, pimpinan tidak hanya dituntut mengawasi hasil kerja bawahan, tetapi juga mengevaluasi pola kepemimpinan apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
“Di dalam kepemimpinan kami, kami selalu menyatakan bahwa anak buah itu tidak pernah salah. Kalaupun ada kesalahan, itu salah bagaimana cara kita memimpin,” tegasnya.
Maka dari itu. ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan perannya sebagai penggerak percepatan program pemerintah. Ia menilai kekompakan, koordinasi, dan kepemimpinan yang solid diperlukan agar target pembangunan daerah dapat dijalankan secara bersama.
“Jadilah super tim yang kuat untuk mewujudkan Kukar Idaman Terbaik yang menjadi bagian tanggung jawab Bapak-Ibu sekalian di jabatan masing-masing,” tandasnya. (Adv/diskominfokukar/Rian)
