ZONAKALTIM.ID, KUTAI KARTANEGARA – Beberapa pekan terakhir, masyarakat menyampaikan protes terhadap proyek sodetan di Kilometer 2, Kecamatan Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Warga mengkhawatirkan keberadaan sodetan dapat meningkatkan debit aliran air ke Sungai Loa Janan dan berdampak terhadap permukiman di sekitar kawasan tersebut.
Proyek sodetan yang dimotori Pemerintah Kota Samarinda itu berada di kawasan yang berkaitan dengan wilayah perbatasan Samarinda dan Kukar. Menanggapi kekhawatiran tersebut, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun turun langsung meninjau lokasi proyek sekaligus berdialog dengan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan kekhawatiran bahwa Sungai Loa Janan belum mampu menampung tambahan aliran air dari wilayah Purwajaya apabila sodetan mulai difungsikan. Perwakilan warga meminta agar akses jalan di sekitar proyek tidak dibuka terlebih dahulu sebelum dilakukan normalisasi sungai dan penanganan terhadap persoalan aliran air.
“Yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat dengan adanya sodetan seperti ini adalah Sungai Loa Janan. Sungai ini tidak mampu menampung luapan air yang dari Purwajaya. Dengan adanya sodetan, secara otomatis akan menambah debit air,” ujar perwakilan warga.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat. Menurutnya, sodetan tidak boleh langsung mengalirkan air sebelum langkah mitigasi dan normalisasi sungai dilakukan.
“Persoalan utamanya adalah jangan sampai sebelum normalisasi dilakukan, air sudah tersodet masuk ke sini. Itu yang pertama, karena memang menjadi permintaan masyarakat,” kata Andi Harun, Sabtu (03/10/2026).
Ia mengatakan, pemerintah daerah bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Balai Wilayah Sungai (BWS) akan melanjutkan penanganan normalisasi sebagai bagian dari solusi jangka menengah dan panjang. Sementara itu, proyek yang saat ini sudah berjalan tetap dilanjutkan dengan sejumlah langkah mitigasi.
“Kita putuskan ada dua hal. Satu yang sifatnya jangka pendek, kegiatan tetap berjalan, tetapi keresahan masyarakat kita mitigasi. Kemudian jangka menengah dan panjang, pada tahap keduanya, mulai Senin ini teman-teman dari provinsi, Pemerintah Kukar, Pemerintah Samarinda, serta BWS akan melanjutkan tahap selanjutnya untuk kegiatan normalisasi,” jelasnya.
Selain normalisasi, ia menyebut Pemkot Samarinda akan membangun pintu air di sisi Samarinda. Pintu tersebut nantinya menjadi bagian dari pengendalian aliran air, terutama ketika kondisi hujan berpotensi meningkatkan debit air di kawasan tersebut.
“Khususnya di sini, kita akan membangun pintu air di sisi Samarinda. Jadi, pada saat hujan, pintu air itu tidak akan kita buka. Kalau keadaan mengancam di sini, maka pintu air itu tidak akan dibuka. Nanti setelah kita lakukan normalisasi, baru kita buka,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan pemerintah tidak ingin keberadaan sodetan justru menambah persoalan banjir yang selama ini dikhawatirkan masyarakat. Menurutnya, penanganan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pada bagian hilir sungai.
“Kita tidak mau menambah debit air. Kami paham kekhawatiran masyarakat adalah dengan debit air yang ada sekarang saja, banjir sudah sangat luar biasa. Kalau kita tambah lagi tanpa kita tangani di hilirnya, maka kekhawatirannya ini akan menambah lebih banyak lagi,” ujar Aulia.
Ia menambahkan, solusi yang disiapkan pemerintah adalah memastikan aliran air dapat berjalan dengan baik melalui pembenahan di bagian hilir. Ia juga mengajak masyarakat, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa untuk bersama-sama mengawal proses normalisasi.
“Sekarang solusi dari kami, kita tidak menambah debit airnya. Kita perbaiki hilirnya sehingga semua aliran air akan berjalan dengan lancar. Semua dari kita mengawasi,” katanya.
Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses penanganan banjir. Karena itu, pemerintah daerah bersama warga diminta menyatukan persepsi agar persoalan aliran air di kawasan tersebut dapat ditangani secara bersama-sama.
“Kita ingin menyelamatkan tempat kita dari banjir ini,” tandasnya.
Oleh sebab itu, Andi Harun, kembali menegaskan bahwa pembangunan pintu air menjadi bagian dari kesepakatan antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Kukar. Ia memastikan pemerintah akan terus berkoordinasi dengan masyarakat melalui pemerintah kecamatan dan tokoh masyarakat setempat.
“Ini kesepakatan dua kepala daerah. Satu saja berat untuk kita ingkari, apalagi kalau dua kepala daerah sudah bersepakat. Jadi kami akan hadirkan pintu air. Pak Camat Samarinda nanti koordinasi terus sama tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakatnya,” pungkasnya.(Adv/diskominfokukar/Rian)
