ZONAKALTIM.ID, KUTAI KARTANEGARA- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan langkah untuk menjaga daya beli masyarakat apabila terdapat kebijakan pemerintah pusat yang berdampak terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pemkab Kukar fokus mengantisipasi dampak lanjutan terhadap harga kebutuhan pokok, inflasi, pendapatan masyarakat hingga tingkat kemiskinan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan kebijakan terkait subsidi BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah berupaya menjaga agar dampak dari kebijakan tersebut tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap kondisi ekonomi masyarakat di daerah.
“Ya terkait pemangkasan, pertama kewenangan itu memang berada di wilayah pemerintah pusat. Tentunya kalau kita di daerah, menjaga proses ikutan dari pemangkasan ini,” kata Aulia, Rabu (07/10/2026).
Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah menjaga stabilitas harga agar kebijakan di tingkat pusat tidak memicu lonjakan harga kebutuhan masyarakat. Pemkab Kukar juga berupaya mempertahankan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kami berusaha menjaga biar tidak terjadi inflasi yang berlebihan, sehingga menimbulkan lonjakan harga di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Selain menjaga stabilitas harga, Pemkab Kukar turut memperhatikan daya beli masyarakat. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pokok harus tetap terjaga sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani apabila terjadi perubahan kebijakan subsidi di tingkat nasional.
“Kami juga menjaga terkait dengan kemampuan atau daya beli dari masyarakat, sehingga pemenuhan kebutuhan pokok dari masyarakat itu bisa terpenuhi dengan baik,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga berkepentingan menjaga tingkat pendapatan masyarakat. Hal tersebut dinilai penting agar kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat tidak memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan, khususnya di Kabupaten Kukar.
“Yang paling penting adalah kami menjaga bagaimana pendapatan dari masyarakat itu sendiri, sehingga kebijakan yang dilakukan di tingkat pusat itu tidak memengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di daerah, utamanya di Kabupaten Kutai Kartanegara,” tuturnya.
Ia berharap apabila terdapat pengurangan pada satu sektor pembiayaan, anggaran tersebut tetap diarahkan kembali ke sektor lain yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Karena, ia menilai pengalihan pembiayaan ke sektor produktif dapat menjadi salah satu penopang kesejahteraan masyarakat.
“Artinya, kita berharap kalau kebijakan pusat ini pasti ada check and balances. Ketika di sini dikurangi, nanti pembiayaannya akan disalurkan ke tempat mana lagi,” jelasnya.
Karena itu, Pemkab Kukar berharap kebijakan pengelolaan anggaran di tingkat pusat tetap memperhatikan sektor-sektor produktif. Dengan begitu, perubahan kebijakan subsidi dapat diimbangi dengan dukungan terhadap kegiatan ekonomi yang mampu menjaga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita berharap ini tersalur ke sektor-sektor produktif, sehingga ini bisa menjadi daya dorong atau daya dukung tersendiri untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(Adv/diskominfokukar/Rian)
