ZONAKALTIM.ID, KUTAI KARTANEGARA – Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Prinsip tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dalam mengatur belanja daerah, sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan publik.
Komitmen itu disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat mengisi kuliah umum Magister Administrasi Publik (MAP) di Gedung D12 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul), Sabtu (10/10/2026). Dalam kegiatan bertema “Menjaga Kualitas Pelayanan Publik di Tengah Ruang Fiskal yang Semakin Terbatas” tersebut, ia memaparkan strategi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan mutu pelayanan.
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang ditempuh Pemkab Kukar adalah mempertahankan alokasi belanja pegawai tanpa pengurangan. Sementara itu, penghematan diarahkan pada belanja operasional dengan tetap mengupayakan optimalisasi belanja modal dan belanja barang agar kebutuhan pembangunan dapat terpenuhi.
“Kami tetap mempertahankan belanja pegawai. Efisiensi dilakukan pada belanja operasional, sedangkan belanja modal dan belanja barang terus dioptimalkan agar program pemerintah tetap berjalan,” ucap Aulia, Sabtu (10/10/2026).
Di luar persoalan anggaran, ia turut menyoroti pentingnya komunikasi pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat. Menurutnya, kebijakan dan program pembangunan yang telah dijalankan perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami langkah pemerintah serta manfaat yang ingin dicapai.
Ia menilai, media massa memiliki posisi penting dalam membangun citra pemerintah atau government branding. Melalui pemberitaan yang informatif dan mudah dipahami, masyarakat dapat memperoleh gambaran mengenai kebijakan, kinerja, serta berbagai upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik.
“Dalam membangun government branding, teman-teman jurnalis memiliki kompetensi dan peran penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat,” sebutnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kepercayaan publik atau trust menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Ketika masyarakat memahami kebijakan yang dijalankan, ruang komunikasi antara pemerintah dan warga diharapkan semakin terbuka sehingga partisipasi publik dapat tumbuh.
Aulia menegaskan, efisiensi yang diterapkan Pemkab Kukar bukan semata-mata untuk menekan pengeluaran, melainkan memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran tanpa mengurangi hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Pemerintah daerah ingin setiap kebijakan tetap berorientasi pada kebutuhan warga dan memberikan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari.
“Efisiensi yang kami lakukan tetap bertujuan menjaga pelayanan publik agar tidak terganggu. Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan mereka,” tandasnya.(Adv/Diskominfokukar/Rian)
