Zonakaltim.id, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali menegaskan komitmennya terhadap demokrasi yang bersih dan berintegritas.
Tak tanggung-tanggung, anggaran sebesar Rp62,4 miliar disiapkan untuk mendukung penuh pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kukar 2025.
Anggaran ini disalurkan melalui mekanisme Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani langsung oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, bersama jajaran KPU, Bawaslu, serta unsur pengamanan TNI dan Polri, Rabu (19/3/2025) di Kantor Bupati Kukar.
Berbeda dengan sekadar pemenuhan regulasi, pengalokasian dana PSU ini diposisikan sebagai bentuk investasi sosial dan politik daerah. Tujuannya: memastikan bahwa demokrasi di Kukar tetap berjalan dengan kualitas yang terjaga, di tengah meningkatnya tantangan dan dinamika politik lokal.
“Ini bukan hanya tentang menyelenggarakan ulang proses pemilihan. Ini tentang memastikan kepercayaan publik tetap utuh. Kami berkomitmen untuk menjadikan PSU ini momentum pemulihan integritas demokrasi,” ujar Edi Damansyah.
Dana hibah yang bersumber dari APBD Kukar ini dirancang secara efisien, melalui realokasi belanja yang disesuaikan dengan prioritas daerah. Selain mencakup operasional penyelenggara pemilu, anggaran juga mengakomodasi pengamanan wilayah, distribusi logistik, hingga edukasi publik.
Langkah Pemkab Kukar ini dinilai sebagai bentuk keberanian fiskal yang berpihak pada nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks lokal, hal ini mencerminkan bahwa demokrasi bukan hanya soal pencoblosan, tapi soal komitmen untuk menciptakan ruang politik yang aman, adil, dan akuntabel.
“Dana ini adalah jaminan kita bersama. Bahwa proses demokrasi di Kukar tidak boleh terganggu oleh teknis, apalagi oleh pelanggaran. Semua harus berjalan transparan dan bermartabat,” tambah Edi.
Tak hanya Pemkab, unsur keamanan seperti Polres Kukar, Kodim 0906/KKR, hingga aparat dari Bontang, juga menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung kelancaran PSU. Kapolres Kukar, AKBP Dody Surya Putra, menegaskan bahwa personel keamanan akan dikerahkan secara maksimal untuk menjaga stabilitas wilayah selama seluruh tahapan PSU berlangsung.
“Pengamanan bukan hanya saat hari pencoblosan. Mulai dari distribusi logistik, kampanye, hingga rekapitulasi, kami akan siaga penuh,” ujarnya.
Senada, Dandim 0906/KKR Letkol Czi Damai Adi menyebut TNI sebagai bagian dari elemen netral yang turut memastikan kondusifitas dan kedaulatan rakyat dalam berdemokrasi.
Sementara dari sisi teknis, KPU Kukar menjamin pelaksanaan PSU akan berjalan dengan prinsip luber dan jurdil. Ketua KPU Kukar, Rudi Gunawan, menyampaikan bahwa kesiapan logistik dan penyusunan ulang jadwal tahapan tengah dimatangkan bersama stakeholder terkait.
“PSU ini bukan sekadar pengulangan, tapi perbaikan. Semua aspek akan kami pastikan sesuai dengan standar dan regulasi,” tegasnya.
Pengawasan juga diperketat. Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, mengungkapkan bahwa pihaknya akan membuka kanal pengaduan masyarakat serta mengaktifkan posko pemantauan di titik-titik strategis.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya memilih, tapi juga mengawasi. Itu bagian dari hak demokrasi kita,” katanya.
Lebih dari sekadar menyelenggarakan pemilu ulang, Pemkab Kukar melalui pendanaan ini ingin membuktikan bahwa kualitas demokrasi di daerah bukan ditentukan oleh seberapa besar anggaran, melainkan seberapa besar niat dan komitmen untuk menjaga marwahnya.
“Demokrasi bukan hanya acara lima tahunan. Ini soal warisan untuk generasi mendatang. Kami ingin Kukar jadi contoh bahwa politik bisa bersih, pemilu bisa adil, dan rakyat bisa berdaulat,” pungkas Edi Damansyah.
