ZONAKALTIM.ID, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong pengembangan destinasi wisata yang dinilai masih kurang terekspos. Salah satu langkah yang dilakukan yakni kembali mendata kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan dan promosi destinasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispar Kukar, Awang Agus Dharmawan, mengatakan pendataan Pokdarwis dilakukan untuk mengetahui kembali kondisi kelompok pengelola wisata yang tersebar di berbagai wilayah Kukar.
“Untuk mendorong destinasi wisata yang masih kurang terekspos, kami kembali mendata Pokdarwis yang ada,” kata Awang.
Ia menyebut, saat ini terdapat sekitar 60 Pokdarwis yang telah terdata. Namun, dari jumlah tersebut hanya sekitar 30 Pokdarwis yang masih aktif menjalankan kegiatan. Karena itu, Dispar Kukar terus mendorong agar kelompok yang belum aktif dapat kembali bergerak dalam mengembangkan destinasi wisata di wilayahnya.
“Saat ini ada sekitar 60 Pokdarwis, tetapi yang aktif sekitar 30-an. Kita terus mendorong agar Pokdarwis kembali aktif, tempat wisata dibenahi dan promosinya ditingkatkan,” sebutnya.
Menurutnya, promosi destinasi wisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dispar Kukar juga melibatkan anak-anak muda yang aktif menggunakan media sosial untuk membantu mengenalkan berbagai destinasi wisata kepada masyarakat secara lebih luas.
“Kita juga melibatkan anak-anak muda yang aktif di media sosial. Kita berharap promosi destinasi wisata tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh pengelola dan pengunjung,” jelasnya.
Selain melibatkan generasi muda, pengelola destinasi wisata juga didorong untuk lebih aktif melakukan promosi secara mandiri. Langkah tersebut menjadi salah satu strategi Dispar Kukar untuk memperluas jangkauan promosi di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.
“Pengelola destinasi juga kita dorong harus lebih aktif mempromosikan tempat wisata masing-masing, hal itu merupakan salah satu cara kita menyiasati keterbatasan anggaran,” tandasnya.
Maka dari itu, ia menekankan koordinasi antar-pengelola dan pihak terkait juga terus dilakukan melalui grup komunikasi yang telah dibentuk. Dengan pola komunikasi tersebut, koordinasi dan pertukaran informasi dapat berjalan tanpa harus selalu membutuhkan biaya besar.
“Kita punya grup komunikasi, sehingga koordinasi bisa dilakukan tanpa harus selalu menggunakan anggaran besar,” pungkasnya.(Adv/diskominfokukar/Rian)
