Zonakaltim.id, TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan akan terus menjadi fokus utama Pemkab Kukar.
Dengan berbagai program strategis yang telah berjalan, angka kemiskinan di Kukar berhasil turun dari 7,61 persen pada 2023 menjadi 7,28 persen pada 2024, dan Pemkab kini menargetkan angka tersebut turun hingga di bawah 7 persen pada 2025.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Kukar mengalami penurunan signifikan. Jika pada 2023 tercatat 60.857 jiwa, maka pada 2024 angka ini turun menjadi 59.000 jiwa, atau berkurang sebanyak 1.857 jiwa.
“Penurunan angka kemiskinan ini adalah bukti bahwa kebijakan yang kami jalankan telah berdampak positif. Ini hasil kerja keras bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan,” ujar Edi, Rabu (5/3/2025).
Pemkab Kukar telah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain bantuan sosial yang lebih terarah, memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran.
Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan kerja dan pendidikan vokasi.
Peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan gratis bagi keluarga kurang mampu.
Penguatan sektor ekonomi kerakyatan melalui dukungan bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Pemberian bantuan alat produksi, pelatihan usaha, serta akses permodalan bagi usaha kecil.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, kami menggunakan data yang lebih akurat dan terintegrasi,” tambah Edi.
Keberhasilan Pemkab dalam menurunkan angka kemiskinan juga tidak terlepas dari penggunaan data berbasis digital, yang memungkinkan distribusi bantuan dan program pengembangan ekonomi lebih tepat sasaran.
“Kami berkomitmen untuk terus memastikan bahwa semua program berjalan dengan efektif. Tidak hanya menurunkan angka kemiskinan di atas kertas, tapi benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kukar,” tegas Edi.
Keberhasilan program ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Ahmad, seorang petani di Kecamatan Loa Kulu, mengungkapkan bahwa bantuan dari Pemkab Kukar telah meningkatkan hasil panennya secara signifikan.
“Dulu hasil panen kami tidak maksimal karena keterbatasan alat dan pupuk. Sekarang dengan adanya bantuan pemerintah, hasil pertanian saya meningkat, dan pendapatan keluarga pun lebih stabil,” katanya.
Selain di sektor pertanian, pelaku usaha kecil juga merasakan dampak positif dari berbagai program ekonomi. Siti, pemilik usaha makanan di Tenggarong, mengaku terbantu dengan program pinjaman modal berbunga rendah dari Pemkab.
“Dulu saya kesulitan mendapatkan modal, tapi sekarang usaha saya berkembang karena ada akses permodalan dari pemerintah,” ungkapnya.
Edi menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, serta masyarakat secara luas.
Ke depan, Pemkab Kukar akan terus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Saya percaya bahwa dengan kerja keras bersama, Kukar bisa mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Mari kita terus bekerja dan berkolaborasi agar tidak ada lagi masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi,” tutupnya.
Dengan strategi yang matang dan kebijakan yang tepat sasaran, target menurunkan angka kemiskinan di bawah 7 persen bukanlah sekadar ambisi, tetapi sebuah kenyataan yang bisa diwujudkan bersama. (*)
