Zonakaltim.id, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah tegas dalam mengefisienkan anggaran daerah, dengan memangkas Rp400 miliar dari perjalanan dinas dan belanja operasional lainnya.
Keputusan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja demi memastikan anggaran digunakan secara lebih optimal.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk memastikan anggaran lebih difokuskan pada belanja prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Kami melakukan penyesuaian anggaran agar lebih efektif dan efisien. Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk perjalanan dinas kini dialihkan ke sektor yang lebih produktif, seperti pembangunan jalan, fasilitas publik, serta program sosial bagi masyarakat,” ujar Sunggono, Senin (3/3/2025).
Selain pemangkasan anggaran perjalanan dinas, Pemkab Kukar juga memangkas biaya operasional yang dianggap tidak terlalu mendesak, seperti:
-Pengurangan anggaran cetak dokumen dan penggunaan kertas untuk meningkatkan digitalisasi layanan.
-Pembatasan konsumsi dalam rapat untuk menghindari pemborosan anggaran.
-Efisiensi dalam pengadaan dan perawatan kendaraan dinas.
-Pengurangan biaya pengadaan pakaian dinas bagi ASN.
Menurut Sunggono, efisiensi ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih sehat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Dana hasil efisiensi ini dialihkan untuk mempercepat proyek-proyek prioritas, seperti pembangunan Jembatan Sebulu, perbaikan jalan desa, dan revitalisasi Pasar Tangga Arung. Jadi, efisiensi ini bukan sekadar menghemat, tapi juga mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih bermanfaat,” tambahnya.
Meski dilakukan penghematan besar-besaran, Pemkab Kukar memastikan bahwa proyek-proyek strategis yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetap berjalan sesuai jadwal.
“Proyek infrastruktur dan layanan publik yang sudah terjadwal akan tetap berjalan. Kami hanya memangkas anggaran yang sifatnya tidak mendesak, bukan memangkas program yang dibutuhkan masyarakat,” tegas Sunggono.
Pemkab Kukar menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu layanan dasar bagi masyarakat. Program di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial tetap menjadi prioritas utama.
“Pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa. Sekolah, fasilitas kesehatan, dan program bantuan sosial tetap kami jalankan dengan maksimal,” jelasnya.
Langkah efisiensi ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Plt Ketua DPRD Kukar, Junadi, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan langkah tepat agar belanja daerah lebih fokus pada pembangunan yang berdampak langsung.
“Kami mendukung langkah efisiensi ini, asalkan penggunaannya jelas dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya. (*)
