ZONAKALTIM.ID, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan akan tetap menjadi prioritas utama dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, meskipun tengah dihadapkan pada potensi turbulensi fiskal.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menjelaskan, berbagai langkah antisipatif telah disiapkan agar pembiayaan untuk pos-pos vital tidak terganggu oleh perubahan kebijakan fiskal nasional. “Mudah-mudahan yang terkait dengan pembiayaan kepenggawaian ini tidak terjadi turbulensi yang mendasar, yang signifikan,” ujarnya.
Menurutnya, setiap pos anggaran memiliki mekanisme pembiayaan yang berbeda, baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). “Karena kan masing-masing sesuai dengan pembiayaannya. Ini, itu, ini, ini, dan sebagainya. Ada DAU, ada DAK, dan sebagainya. Banyak mensiasatinya,” jelas Ardiansyah.
Bupati menegaskan, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Ia telah memerintahkan jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memperkuat komunikasi dengan Kementerian Keuangan guna memastikan tidak ada gangguan serius terhadap pembiayaan daerah. “Saya perintahkan Bapak Negara untuk koordinasi sekda bagian keuangan, BPKAD untuk koordinasi terus dengan Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun kemandirian fiskal agar Kutim tidak terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH). “Selama ini kita di DBH aja nih Pak, kira-kira untuk penguatan kita lepas dari pengurang itu,” katanya.
Ia optimistis dengan pendekatan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menurutnya memiliki pandangan visioner dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan sinergi yang baik antara pusat dan daerah, Bupati yakin Kutim akan mampu melewati tekanan fiskal 2026 tanpa mengorbankan sektor-sektor vital yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (adv/diskominfokutim/prb)
