ZONAKALTIM.ID, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan mengubah fokus pengendalian inflasi pada 2026 dari kuantitas program menjadi efektivitas manajemen pasokan. Langkah ini diambil setelah analisis tahun 2025 menunjukkan bahwa masyarakat Kutim lebih terpengaruh oleh ketersediaan barang daripada harga murah.
Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindag Kutim, Achmad Dony Erviady, menyebut, karakter sosial ekonomi masyarakat menjadi dasar perubahan kebijakan. “Pola konsumsi masyarakat Kutim lebih mementingakan ketersediaan barang dibanding harga murah,” jelasnya.
Dony mengatakan, program pasar murah dan operasi pasar pada 2026 hanya akan digelar pada situasi mendesak, di antaranya gangguan distribusi atau lonjakan harga ekstrem. Ia menekankan bahwa intervensi harus terukur dan berbasis urgensi agar tepat sasaran. “Tahun depan intervensi tidak lagi memakai pola lama,” ujarnya.
Untuk menjamin pasokan, Disperindag memperkuat hubungan dengan distributor dan pemasok besar dari Surabaya, Makassar, dan Samarinda. Koordinasi intensif dilakukan untuk mengantisipasi keterlambatan pasokan atau potensi kelangkaan komoditas tertentu. “Intervensi kami ke depan lebih banyak diarahkan pada kelancaran distribusi,” kata Dony.
Upaya ini diperkuat dengan sistem monitoring stok dan harga secara real-time. Pemerintah menilai, stabilitas harga hanya bisa dijaga jika pasokan barang tidak terputus. “Data harus jadi dasar kebijakan,” tambahnya.
Dengan strategi ini, pemerintah optimistis dapat mengendalikan inflasi tanpa terlalu bergantung pada program subsidi. Fokus diarahkan pada efektivitas intervensi, bukan jumlah kegiatan. “Fokus 2026 adalah ketepatan, bukan banyaknya kegiatan,” tutup Dony. (adv/diskominfokutim/prb)
