ZONAKALTIM.ID, SAMARINDA – Isu penguatan demokrasi nasional menjadi sorotan utama dalam konsolidasi internal PDI Perjuangan Kalimantan Timur yang dihadiri Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Samarinda, Senin (2/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, Hasto menekankan bahwa pembenahan sistem politik tidak dapat dipisahkan dari reformasi sistem hukum yang adil dan terpadu.
Hasto menilai, demokrasi akan kehilangan arah jika hukum tidak dijadikan pijakan utama dalam penyelenggaraan negara. Menurutnya, relasi antar-lembaga negara harus dibangun atas dasar kemandirian dan saling menghormati kewenangan, tanpa campur tangan yang berpotensi merusak tatanan konstitusional.
“Pilar dari kehidupan demokrasi yang sehat adalah hukum yang terpadu. Pemerintahan harus berjalan dengan baik, dan tidak boleh ada intervensi antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya,” kata Hasto kepada awak media.
Dalam konteks evaluasi demokrasi pasca Pemilu 2024, Hasto secara khusus menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90. Ia menilai keputusan tersebut menyisakan persoalan serius karena dinilai tidak hanya bermasalah secara prosedural, tetapi juga menyangkut aspek moral dan etika demokrasi.
“Kita belajar dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 yang cacat moral, cacat etika, dan tidak mengikuti proses yang seharusnya. Ini jelas membahayakan demokrasi kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hasto menekankan pentingnya menjaga ruang partisipasi publik sebagai penyeimbang kekuasaan. Ia menilai kebebasan masyarakat sipil untuk berserikat, berkumpul, serta menyampaikan kritik merupakan elemen fundamental agar demokrasi tetap hidup dan tidak terkooptasi oleh kekuatan tertentu.
“Demokrasi tanpa check and balances akan kehilangan rohnya. Rakyat adalah sumber sejati kekuasaan, dan itu harus dijaga melalui kebebasan masyarakat sipil,” ujarnya.
Hasto juga menyoroti peran strategis partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, partai tidak boleh berhenti pada fungsi elektoral semata, tetapi harus menjadi instrumen perubahan dengan agenda nyata, termasuk komitmen melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Kami belajar dari berbagai kasus korupsi yang terjadi di hampir seluruh partai politik. Itu harus dijawab dengan pengembangan partai dan penguatan institusionalisasi,” jelasnya.
Terkait sistem pemilihan kepala daerah, Hasto kembali menegaskan posisi PDI Perjuangan yang konsisten mendukung pilkada langsung. Ia menilai mekanisme tersebut memberikan legitimasi politik yang kuat sekaligus mempertegas pertanggungjawaban kepala daerah kepada rakyat.
“Dengan pilkada langsung, kepala daerah memiliki legitimasi kuat dari rakyat dan terikat pada komitmen sosial serta politik untuk mewujudkan kesejahteraan di daerahnya,” katanya.
Menanggapi kritik mengenai tingginya biaya politik, Hasto menyebut PDI Perjuangan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menekan ongkos demokrasi, mulai dari penegakan hukum yang konsisten, penguatan mesin partai berbasis rakyat, hingga pemanfaatan teknologi pemilu seperti e-voting.
“Minggu lalu kami sudah melakukan simulasi e-voting yang kami pelajari dari India. Tentu ini memerlukan penyelenggara pemilu yang independen, netral, dan berintegritas,” pungkasnya.
Di akhir pernyataannya, Hasto menegaskan bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh penegakan hukum dan integritas penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan, menurutnya, akan terus mengambil peran aktif dalam mendorong pembaruan sistem politik nasional agar tetap sejalan dengan cita-cita reformasi dan kedaulatan rakyat.
