Zonakaltim.id, SAMARINDA– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kaltim memerlukan penyesuaian harga bahan pangan. Mengingat, harga di Kaltim tidak sama dengan di Pulau Jawa.
Hal ini dibahas pada rapat koordinasi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim pada Senin (10/2/2025).
Deputi Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, mengungkapkan bahwa Kaltim sangat membutuhkan dukungan khususnya untuk pasokan sayur mayur, yang sebagian besar diimpor dari Pulau Jawa. Dengan peningkatan jumlah satuan pelayanan yang melibatkan ribuan anak, tantangan besar pun muncul. “Dari mana kita bisa mendapatkan 1.200 ton sayur untuk 400 satuan pelayanan? Inilah yang harus kita persiapkan,” ujar Tigor.
Sementara itu, biaya untuk menyediakan satu porsi pangan dalam program MBG saat ini dipatok Rp10.000 per anak. Namun, dengan harga pangan yang lebih tinggi di Kaltim, biaya tersebut terkadang tidak cukup. Selain itu, biaya operasional lainnya seperti gaji karyawan, sewa bangunan, serta kebutuhan listrik dan air juga harus diperhitungkan. “Biaya Rp12.000 hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan, belum termasuk biaya lainnya,” jelas Tigor.
Tigor pun mengusulkan agar seluruh daerah dapat memberikan bukti pembelian bahan pangan untuk memastikan adanya dasar yang jelas dalam penyesuaian harga. Hal ini dianggap perlu agar pasokan pangan yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan daerah dengan harga yang wajar.
Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, turut menyampaikan bahwa Kaltim sangat membutuhkan pasokan pangan yang cukup, terutama dengan semakin meningkatnya permintaan. Namun, ia juga menekankan pentingnya menggali potensi bahan pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada daerah lain. “Meningkatkan pasokan pangan lokal menjadi langkah strategis untuk mengurangi biaya transportasi. Tentu saja, kita perlu memperkuat sektor pertanian,” ungkap Akmal.
Dengan wacana ini, tantangan terbesar bagi Kaltim adalah bagaimana menyesuaikan antara kebutuhan pangan dengan kesiapan pasokan lokal, yang membutuhkan upaya dan investasi jangka panjang dalam sektor pertanian. (DSH)
