ZONAKALTIM.ID, KUTAI KARTANEGARA – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mempercepat berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadits (MTQH) ke-46 tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Sejumlah kebutuhan penyelenggaraan mulai dipastikan, termasuk arena perlombaan, pelayanan kafilah, pawai taaruf hingga kesiapan panitia.
Pemantapan tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar. Dalam pembahasan itu, panitia masih melakukan penyelarasan terhadap sejumlah agenda agar seluruh rangkaian MTQH dapat terlaksana sesuai jadwal.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kukar, Dafip Haryanto, mengatakan beberapa bagian kepanitiaan masih membutuhkan penyesuaian. Hal tersebut terutama berkaitan dengan pembagian jadwal pada sejumlah seksi yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan.
“Masih ada beberapa penjadwalan yang kita pastikan, seperti seksi acara, LO, publikasi, dokumentasi, pameran dan pawai,” sebut Dafip, Kamis (08/10/2026).
Selain agenda kepanitiaan, penentuan lokasi sejumlah kegiatan juga masih dikoordinasikan. Pawai taaruf dan tempat pelantikan Dewan Hakim menjadi dua bagian yang masih memerlukan penyesuaian sebelum ditetapkan secara final.
“Termasuk pawai taaruf dan lokasi pelantikan Dewan Hakim, beberapa kegiatannya masih kita sesuaikan,” katanya.
MTQH ke-46 tingkat Kaltim sendiri dijadwalkan berlangsung selama sembilan hari, yakni mulai 3 hingga 11 November 2026. Sebelum kegiatan dimulai, para kafilah dari seluruh kabupaten dan kota di Kaltim dijadwalkan tiba di Kukar pada 2 November dan kembali ke daerah masing-masing pada 12 November.
Dari sisi venue perlombaan, panitia telah menetapkan sebanyak 12 arena. Namun, satu arena belum sepenuhnya dipastikan karena gedung serbaguna yang direncanakan digunakan masih dalam proses rehabilitasi.
“Sudah ada 12 arena yang kita tetapkan, tetapi satu lokasi masih difinalkan karena gedung serbaguna sedang ada kegiatan rehabilitasi,” beber Dafip.
Untuk mengantisipasi kendala tersebut, panitia telah menyiapkan alternatif lokasi. Pendopo Bupati Kukar menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan apabila gedung serbaguna belum dapat digunakan. Penggunaan lokasi tersebut nantinya akan dikoordinasikan LPTQ Kukar dengan Bagian Umum dan Sekda sebagai pengelola kompleks Pendopo Bupati.
Sementara itu, Sekretaris Umum LPTQ Kukar, Fairuz Khalil, mengatakan penyamaan persepsi dengan panitia tingkat provinsi menjadi bagian penting dalam tahap akhir persiapan. Karena itu, ekspos kegiatan akan dilakukan untuk memastikan kebutuhan penyelenggaraan antara panitia Kukar dan provinsi dapat diselaraskan.
“Pada tanggal 15 nanti kita akan melakukan finalisasi sekaligus menyelaraskan persiapan bersama panitia provinsi,” ucap Fairuz.
Pelayanan terhadap kafilah juga menjadi perhatian panitia. Setiap kafilah nantinya akan mendapatkan pendamping melalui liaison officer (LO) yang bertugas membantu komunikasi terkait kebutuhan selama berada di Kukar.
“Nama dan kontak LO akan kita sampaikan ke masing-masing kafilah, sehingga koordinasi pemondokan, konsumsi dan kebutuhan lainnya bisa lebih mudah,” tuturnya.
Untuk mendukung kebutuhan akomodasi, panitia telah menyiapkan daftar hotel dan homestay yang dapat menjadi pilihan bagi masing-masing kafilah. Informasi mengenai penyedia katering juga akan diberikan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan konsumsi peserta selama kegiatan berlangsung.
Dari sisi pembiayaan, penyelenggaraan MTQH ke-46 diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp7 miliar hingga Rp8 miliar. Untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut, panitia membuka peluang partisipasi dari masyarakat, perusahaan maupun pihak lain melalui skema sponsorship.
“Perkiraan keseluruhan kebutuhan sekitar Rp7-8 miliar. Kita masih berharap ada partisipasi dari masyarakat, perusahaan dan sponsorship,” ungkapnya.
Fairuz menambahkan, pembagian tanggung jawab pendanaan telah disusun antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Pemprov Kaltim akan menanggung akomodasi, honor Dewan Hakim serta hadiah bagi para juara, sedangkan kebutuhan penyelenggaraan lainnya akan dialokasikan melalui anggaran Pemkab Kukar.
“Yang ditanggung provinsi adalah akomodasi, honor Dewan Hakim dan hadiah juara. Selebihnya kita anggarkan melalui kabupaten,” pungkasnya.(Adv/diskominfokukar/Rian)
