ZONAKALTIM.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mematangkan rencana menghadirkan fasilitas bioskop sebagai alternatif hiburan bagi masyarakat. Penjajakan dilakukan dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta membuka komunikasi dengan beberapa calon pengelola untuk mencari pola kerja sama yang tepat.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengatakan koordinasi rencana tersebut kini melibatkan Dinas Koperasi dan UKM bersama sejumlah perangkat daerah lainnya. Pelibatan lintas instansi diperlukan agar berbagai aspek persiapan, mulai dari konsep usaha hingga mekanisme pengelolaan, dapat dikaji secara menyeluruh.
Ia menjelaskan, pembahasan tidak lagi hanya bertumpu pada satu instansi. Pemerintah daerah juga telah menjalin komunikasi dengan beberapa pihak yang berpotensi menjadi mitra dalam menghadirkan fasilitas perfilman di Kukar.
“Penanganan rencana bioskop sekarang dikoordinasikan melalui Dinas Koperasi dan UKM dengan melibatkan OPD terkait. Jadi, prosesnya dilakukan bersama-sama, tidak hanya mengandalkan DPMPTSP,” ujar Rendi, Sabtu (7/11/2026).
Dalam penjajakan tersebut, Pemkab Kukar tidak membatasi pilihan hanya pada jaringan bioskop nasional yang sudah dikenal luas. Sejumlah perusahaan maupun pengelola independen juga menjadi pertimbangan selama mampu menyediakan fasilitas menonton dengan standar kualitas yang baik.
Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin kehadiran bioskop sekadar menjadi penambahan fasilitas hiburan. Lebih dari itu, keberadaan tempat tersebut harus memiliki prospek usaha yang jelas dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Karena itu, skema kerja sama dan sistem operasional akan menjadi pertimbangan utama sebelum keputusan lebih lanjut diambil. Pemerintah ingin memastikan fasilitas yang dibangun atau disediakan nantinya dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah.
“Yang kami cari bukan sekadar bioskop yang bisa beroperasi, tetapi juga memiliki kualitas bagus dan memberikan keuntungan bagi daerah. Jangan sampai fasilitasnya sudah tersedia, tetapi justru menjadi beban pemerintah karena pengelolaannya tidak berjalan baik,” tegasnya.
Sebagai bahan perbandingan, ia menyebut sejumlah daerah seperti Berau, Tabalong, dan Batulicin telah memiliki fasilitas bioskop dengan kualitas ruang serta sarana pendukung yang cukup memadai. Pengalaman daerah tersebut menjadi salah satu referensi bagi Kukar dalam menentukan konsep yang sesuai.
Menurutnya, kualitas bioskop tidak selalu ditentukan oleh besarnya jaringan perusahaan yang mengelola. Pengelola di luar jaringan bioskop nasional pun dinilai memiliki peluang menghadirkan fasilitas menonton yang nyaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Di beberapa daerah seperti Berau, Tabalong, dan Batulicin, bioskop dengan fasilitas yang cukup baik juga bisa dihadirkan tanpa harus menggunakan jaringan perusahaan bioskop besar. Itu menjadi salah satu contoh yang bisa kita pelajari,” tuturnya.
Meski demikian, ia menyebut rencana tersebut masih dalam tahap penjajakan dan pembahasan. Pemkab Kukar akan terlebih dahulu mengkaji calon mitra, kualitas fasilitas, serta perhitungan bisnis sebelum menentukan bentuk kerja sama maupun langkah realisasinya.
Pemerintah daerah berharap upaya tersebut dapat membuka peluang hadirnya fasilitas hiburan baru yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi dan menambah sumber pendapatan asli daerah (PAD).(Adv/Diskominfokukar/Rian)
