Zonakaltim.id, PASER – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hj. Yenni Eviliana, S.E., menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-2 dengan tema “Transparansi Perencanaan dan Penyelenggaraan Dalam Pemerintahan Yang Demokratis” di Desa Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Selasa (17/3/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WITA tersebut dihadiri masyarakat setempat, tokoh masyarakat, serta sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan yang antusias mengikuti diskusi mengenai pentingnya keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Yenni Eviliana menegaskan bahwa transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Menurutnya, keterbukaan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui, mengawasi, sekaligus berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah.
“Transparansi dalam perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan. Dengan keterbukaan, masyarakat juga bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan sehingga tercipta kepercayaan antara pemerintah dan rakyat,” ujar Yenni Eviliana.
Ia menjelaskan, penguatan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi publik dinilai mampu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kepentingan bersama,” tambahnya.
Yenni juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, termasuk proses penganggaran dan pengawasan terhadap program pemerintah. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi.
Ia berharap melalui kegiatan penguatan demokrasi ini, masyarakat dapat semakin memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana dialog antara wakil rakyat dan masyarakat guna menyerap aspirasi serta memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan warga.
“Melalui kegiatan seperti ini kami ingin membangun kesadaran bersama bahwa pemerintahan yang baik harus dibangun dengan keterbukaan, partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang kuat dari publik,” tutupnya.
