ZONAKALTIM.ID, KUTAI KARTANEGARA – Penguatan kinerja birokrasi dan percepatan pembangunan menjadi perhatian Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, dalam pelantikan 11 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar. Para pejabat yang menempati posisi baru diminta segera bekerja, mengawal program prioritas daerah, serta memastikan kebijakan pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong. Bupati Kukar, Aulia menegaskan, penempatan pejabat bukan sekadar pergantian posisi, melainkan pemberian tanggung jawab yang harus dijalankan secara profesional, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri
Ia menyampaikan bahwa setiap pejabat yang menerima amanah baru harus mampu menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan pemerintah harus dibuktikan melalui pelaksanaan program dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Jabatan ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,” kata Aulia, Jum’at (23/10/2026).
Sebanyak 11 pejabat yang dilantik meliputi Ersianli sebagai Sekretaris Dinas Sosial; Lucy Yulidasari sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Nur Nurleli Triwahyuni sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Haji Muhammad Parikesit; serta Dr. Rianto sebagai Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan RSUD Haji Muhammad Parikesit.
Selanjutnya, Aspiadi Yuspian Handani menjabat Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah; Rindang Lesmana sebagai Kepala Bagian Fasilitasi dan Pengawasan Penganggaran Sekretariat DPRD; Ismail Eendi sebagai Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM; serta Muhammad Saidar sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Dua pejabat lainnya, Ahmad Supriade, dipercaya sebagai Kepala Bidang Anggaran BPKAD dan Yoga Jati Nugraha sebagai Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Aset BPKAD. Sementara itu, Dr. Gigi Haryo Santoso menjabat Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik Dinas Kesehatan.
Ia menjelaskan, rotasi merupakan bagian dari kebutuhan organisasi untuk menjaga dinamika kerja dan mendorong penyegaran dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Ia berharap pejabat yang sebelumnya telah memiliki pengalaman pada bidang serumpun dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan langsung bekerja sesuai target yang ditetapkan.
Menurutnya, salah satu tanggung jawab utama para pejabat tersebut ialah memastikan program Kukar Idaman Terbaik terlaksana secara optimal. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu menerjemahkan program prioritas menjadi kegiatan yang terukur, tepat sasaran, dan sesuai jadwal pelaksanaan.
“Segera beradaptasi dengan jabatan yang baru dan pastikan seluruh program Kukar Idaman Terbaik di perangkat daerah masing-masing berjalan sesuai target, sasaran, serta waktu yang telah direncanakan,” tuturnya.
Selain mendorong pencapaian target, Aulia meminta pejabat memperluas kerja sama dengan berbagai pihak agar pembangunan tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
Upaya tersebut juga berkaitan dengan arah pembangunan Kukar yang mendorong penguatan sektor non-ekstraktif. Pemerintah daerah ingin membangun fondasi ekonomi yang lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif, sehingga diperlukan peran aktif seluruh OPD dalam mengembangkan potensi daerah.
Ia turut mengingatkan agar pejabat tidak hanya mengandalkan laporan administratif dari kantor. Mereka diminta turun langsung untuk melihat persoalan di lapangan, mendengarkan kebutuhan warga, dan menjadikan temuan tersebut sebagai dasar dalam menentukan langkah maupun kebijakan pemerintah.
“Jangan hanya bekerja di balik meja. Turun langsung ke lapangan agar mengetahui kondisi sebenarnya dan memahami persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan begitu, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat dan menjadi solusi bagi kebutuhan warga,” pesannya.
Dalam menjalankan tugas, para pejabat juga diminta membangun koordinasi yang solid dengan pimpinan OPD dan membina pegawai di bawah tanggung jawabnya, termasuk pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta pelaksana. Sinergi internal diperlukan agar pelaksanaan program berjalan selaras dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
Di akhir sambutannya, ia mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan program Gerakan Etam Mengaji (GEMA) dan Safari Subuh yang dilaksanakan setiap Jumat dan Minggu pagi. Ia meminta seluruh kepala OPD mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, sementara pembinaan bagi pegawai non-Muslim disesuaikan dengan program yang telah ditetapkan.
Oleh sebab itu, Ia mendorong, program pembangunan yang sudah berjalan baik perlu diteruskan, sedangkan kegiatan yang masih membutuhkan perbaikan harus dievaluasi. Melalui kesinambungan program, peningkatan kinerja aparatur, dan pelayanan yang lebih responsif, Pemkab Kukar berharap manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.(Adv/diskominfokukar/Rian)
