ZONAKALTIM.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pengendalian harga kebutuhan pokok dan kemudahan memperoleh modal usaha menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dalam menjaga pergerakan ekonomi daerah. Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah mendorong stabilitas harga sekaligus memperluas pembiayaan bagi masyarakat produktif.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan TPID berperan menjaga kestabilan harga barang dan kebutuhan masyarakat, sedangkan TPAKD bertugas memperluas akses layanan keuangan. Kedua tim tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga perekonomian tetap bergerak sekaligus membantu masyarakat mengembangkan usaha.
Menurut Aulia, kinerja TPID Kukar menunjukkan capaian positif dalam pengendalian inflasi. Prestasi tersebut ditandai dengan keberhasilan Kukar mempertahankan posisi pertama di wilayah Kalimantan selama empat tahun berturut-turut.
“Selama empat tahun beruntun, TPID Kukar berhasil menempati peringkat pertama di Kalimantan. Capaian ini menjadi salah satu hasil dari upaya yang terus kita lakukan untuk menjaga stabilitas harga di daerah,” kata Aulia.
Di sisi lain, Pemkab Kukar juga berupaya memastikan pelaku usaha memiliki akses terhadap modal yang lebih terjangkau. Salah satu program yang diandalkan ialah Kredit Kukar Idaman Terbaik, yang memberikan subsidi bunga pinjaman melalui dukungan pemerintah daerah. Program ini menyasar petani, nelayan, peternak, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui skema tersebut, pemerintah daerah menanggung bunga kredit sesuai ketentuan program, sehingga penerima pinjaman cukup membayar pokok pinjaman. Aulia menilai mekanisme ini dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha tanpa terbebani biaya bunga perbankan.
“Bunga pinjaman yang biasanya dibebankan oleh bank ditanggung pemerintah daerah melalui program Kredit Kukar Idaman Terbaik. Dengan begitu, petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM yang memenuhi ketentuan cukup mengembalikan pokok pinjamannya,” sebutnya.
Ia mencontohkan, masyarakat yang memperoleh kredit sebesar Rp50 juta tidak perlu menanggung pembayaran bunga yang berkisar 9 hingga 12 persen, karena komponen tersebut ditanggung pemerintah daerah sesuai skema yang berlaku. Kemudahan pembiayaan ini diharapkan dapat memperkuat modal usaha dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain melalui pembiayaan, Pemkab Kukar berupaya menggerakkan perekonomian lewat belanja pemerintah. Aulia menjelaskan, pinjaman sebesar Rp820 miliar dari Bankaltimtara diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah, termasuk melalui belanja pemerintah dan pembayaran kepada pihak ketiga agar perputaran uang di masyarakat semakin meningkat.
Aulia juga menyinggung kondisi deflasi sekitar 1,2 persen yang terjadi pada awal Februari. Dalam situasi tersebut, ia menilai perputaran uang di masyarakat perlu diperhatikan, sehingga belanja pemerintah diharapkan dapat membantu mendorong kembali aktivitas ekonomi daerah.
Untuk menjaga stabilitas harga, TPID Kukar secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan inflasi. Aulia menyebut rapat koordinasi dilaksanakan setiap pekan guna membahas kondisi terkini sekaligus mengevaluasi langkah pengendalian yang perlu dilakukan.
“Kami secara rutin menggelar rapat setiap minggu untuk melihat perkembangan harga dan mengevaluasi langkah-langkah pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara,” tandasnya. (Adv/Diskominfo Kukar/Rian)
