Kamis, 17 September 2026 12:24 WITA

Aulia Rahman Basri Hadiri Doa Bersama HUT ke-55 Dishub, Soroti Sejumlah PR Sektor Perhubungan

Kamis, 17 September 2026 12:24 WITA

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri bersama jajarannya saat pelaksanaan kegiatan (foto:Rian)
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri bersama jajarannya saat pelaksanaan kegiatan (foto:Rian)

ZONAKALTIM.ID, KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menghadiri acara Doa Bersama dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar yang digelar di Gedung Rapat Dinas Perhubungan Kukar. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pelayanan transportasi dan keselamatan masyarakat di wilayah Kukar.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi terhadap kinerja jajaran insan perhubungan melalui Dinas Perhubungan Kukar yang selama ini menjalankan tugas dalam mengatur dan mendukung kelancaran aktivitas transportasi di daerah.

“Hari ini kita melaksanakan peringatan Hari Perhubungan yang ke-55. Tentunya kami dari pemerintah daerah pertama mengapresiasi kerja dan kinerja kawan-kawan insan perhubungan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Perhubungan,” kata Aulia saat ditemui oleh awak media, Kamis (17/09/2026).

Ia beranggapan, meski berbagai pekerjaan di sektor perhubungan telah dilakukan, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang membutuhkan penyelesaian secara bertahap. Salah satunya berkaitan dengan infrastruktur dan keselamatan transportasi darat.

“Pekerjaan sudah sangat luar biasa, bagaimana mengatur proses perhubungan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tentunya kalau disampaikan PR, PR kita masih banyak yang harus kita selesaikan, dan kami tidak berhenti menyelesaikan PR-PR tersebut,” jelasnya.

Ia menyebut sejumlah persoalan masih ditemukan pada sektor transportasi darat, mulai dari marka jalan hingga penerangan. Selain itu, persoalan kendaraan dengan muatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) juga menjadi perhatian pemerintah daerah karena berkaitan dengan kondisi jalan dan keselamatan pengguna jalan.

“Contohnya di jalur darat, kita masih ada kendala terkait dengan beberapa marka-marka yang belum terpasang, lampu-lampu jalan yang belum optimal. Selain itu, juga masih ada isu terkait dengan ODOL. Ini menjadi atensi tersendiri bagi kami,” tambahnya.

Selain persoalan tersebut, pemerintah daerah juga masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan konektivitas antarkecamatan. Aulia mengatakan masih terdapat dua kecamatan yang belum memiliki keterhubungan secara darat dengan kecamatan lainnya, sehingga menjadi salah satu pekerjaan yang perlu dituntaskan.

“Apalagi misalnya dibenturkan dengan jumlah jalan mantap yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, ini pun masih menjadi PR kita. Konektivitas antarkecamatan, kita masih punya PR dua kecamatan yang belum terhubung. Ibu kota kecamatan secara darat dengan kecamatan yang lain, Maramute dan Marawis, itu juga masih menjadi PR kita di Hari Perhubungan,”

Tak hanya sektor darat, sejumlah persoalan juga masih menjadi perhatian pada sektor transportasi sungai dan laut. Salah satunya menyangkut keberadaan jeti maupun pelabuhan yang belum mengantongi izin, tetapi masih digunakan untuk menjalankan aktivitas.

“Di sektor laut, atau di sektor sungai, kita punya beberapa PR. Yang pertama terkait dengan masalah jeti atau pelabuhan-pelabuhan yang belum berizin, terus yang tetap masih melakukan aktivitasnya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti persoalan penundaan dan pemanduan kapal yang saat ini menjadi pembahasan, termasuk upaya melengkapi kapal-kapal yang beroperasi di wilayah Kukar dengan dokumen perizinan usaha angkutan laut.

“Terus kedua, PR kita terkait dengan proses penundaan pemanduan yang lagi ramai hari ini, serta bagaimana kita melengkapi kapal-kapal yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ini dengan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), yang aplikasinya menggunakan sistem informasi perkapalan,” timpanya.

Menurut Aulia, berbagai persoalan tersebut menjadi bagian dari evaluasi yang perlu ditangani bersama oleh pemerintah daerah dan jajaran Dinas Perhubungan. Upaya pembenahan diharapkan tidak hanya berorientasi pada kelancaran transportasi, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa perhubungan.

“Ini yang tadi menjadi salah satu topik yang kita bahas. Nah, kita berharap hal-hal yang kita lakukan ini bisa lebih meningkatkan lagi tingkat keamanan, kenyamanan, dan keselamatan warga masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas perhubungan yang ada di Kabupaten,” pungkasnya. (Adv/diskominfokukar/Rian)