ZONAKALTIM.ID, KUTAI KARTANEGARA – Lumbung pangan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berpeluang menjadi bagian dari penguatan ekonomi desa melalui kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih. Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar mendorong sinergi tersebut untuk membuka akses pemasaran hasil pertanian, termasuk beras premium yang dikembangkan melalui lumbung pangan.
Kepala Disketapang Kukar, Ananias, menyampaikan bahwa lumbung pangan yang telah dibangun pemerintah daerah dapat memperluas kemitraan dengan lembaga ekonomi di tingkat desa. Selain koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dinilai memiliki potensi untuk menjadi mitra dalam mengembangkan kegiatan usaha dan pemasaran produk pertanian.
Menurutnya, kolaborasi antarlembaga dapat membuat pengelolaan lumbung pangan lebih produktif. Kerja sama tersebut juga diharapkan memberikan manfaat bagi petani sekaligus mendukung program pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat desa.
“Lumbung pangan memiliki peluang untuk bekerja sama dengan BUMDes maupun Koperasi Desa Merah Putih. Kami mendorong agar potensi antarlembaga ini bisa disinergikan sehingga kegiatan usaha yang dijalankan dapat saling mendukung,” kata Ananias.
Ia menjelaskan, salah satu bentuk kerja sama yang dapat dikembangkan adalah pemasaran beras hasil produksi lumbung pangan melalui jaringan koperasi. Terlebih, lumbung pangan yang telah mampu menghasilkan beras premium dengan merek dan kemasan yang memadai memiliki peluang untuk memperluas jangkauan pasar.
Melalui dukungan koperasi, produk pertanian diharapkan tidak hanya dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, tetapi juga memiliki akses penjualan yang lebih luas. Skema ini sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah hasil panen dan memperkuat keberlanjutan usaha yang dikelola masyarakat.
“Beras premium yang dihasilkan lumbung pangan bisa menjadi salah satu produk yang dipasarkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Dengan pola seperti ini, kedua lembaga dapat saling menunjang dalam mengembangkan usaha,” sebutnya.
Selain mendukung pemasaran hasil panen, lumbung pangan juga berpotensi berperan dalam membantu petani memperoleh sarana produksi pertanian. Ananias menyebutkan, kebutuhan seperti pupuk, pestisida, dan perlengkapan pertanian lainnya dapat disediakan melalui skema yang memungkinkan petani membayar setelah masa panen.
Skema tersebut diharapkan dapat membantu petani yang menghadapi keterbatasan modal saat memulai musim tanam. Namun, pembagian peran antara lumbung pangan dan koperasi perlu diperhatikan agar kegiatan usaha yang dikembangkan tidak tumpang tindih, terutama jika koperasi telah menyediakan sarana produksi serupa.
“Kalau koperasi sudah menjalankan usaha penyediaan pupuk atau kebutuhan pertanian lainnya, lumbung pangan sebaiknya tidak membuat usaha yang sama untuk bersaing. Yang perlu dibangun adalah kerja sama agar keduanya saling melengkapi,” ungkapnya.
Ananias menambahkan, penguatan kerja sama tersebut sejalan dengan arahan Bupati Kukar agar pemerintah daerah mendukung pelaksanaan program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih yang diharapkan mampu memberikan dampak bagi masyarakat.
Ia menegaskan, dukungan terhadap program nasional perlu diwujudkan melalui langkah konkret sesuai tugas dan potensi masing-masing perangkat daerah. Dalam hal ini, pengembangan lumbung pangan dapat diarahkan agar terhubung dengan lembaga ekonomi desa dan rantai pemasaran produk pertanian.
“Arahan Bupati, kami diminta mendukung dan menyukseskan program-program nasional, termasuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Karena itu, peluang kerja sama yang dapat memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat perlu terus didorong,” tandasnya.
Melalui sinergi antara lumbung pangan, BUMDes, dan Koperasi Desa Merah Putih, Disketapang Kukar berharap ekosistem ekonomi desa dapat berkembang lebih kuat. Kerja sama dalam penyediaan sarana produksi, penyerapan hasil panen, dan pemasaran beras diharapkan mampu membantu petani meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan usaha pangan masyarakat. (Adv/Diskominfo Kukar/Rian)
