ZONAKALTIM.ID, KUTAI KARTANEGARA – Masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) ditargetkan sudah dapat menikmati fasilitas rekreasi waterboom secara gratis pada libur Lebaran 2027. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar kini mendorong percepatan revitalisasi agar fasilitas tersebut kembali beroperasi dan bisa dimanfaatkan masyarakat dengan menunjukkan KTP Kukar.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengungkapkan bahwa dukungan anggaran untuk pembenahan waterboom sebenarnya telah disiapkan. Bahkan, proses lelang pekerjaan sudah dilaksanakan. Namun, pelaksanaannya masih terkendala karena tahapan penandatanganan kontrak belum diselesaikan.
Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Sebab, pemerintah daerah telah menetapkan libur Lebaran tahun depan sebagai target agar fasilitas rekreasi itu bisa kembali dibuka untuk umum.
“Target kami saat Lebaran 2027 masyarakat sudah bisa menikmati waterboom. Anggarannya sudah tersedia dan lelang juga sudah dilakukan, tetapi sampai sekarang proses kontraknya belum selesai,” ungkap Rendi, Selasa (3/11/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil peninjauan lapangan, terdapat sejumlah kerusakan teknis yang membutuhkan penanganan serius. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah kebocoran di beberapa bagian fasilitas. Meski kerusakannya terlihat kecil, dampaknya cukup besar terhadap kondisi keseluruhan waterboom.
Temuan tersebut membuat pemerintah perlu memastikan seluruh titik kerusakan mendapatkan penanganan sebelum fasilitas kembali dioperasikan. Rendi pun berencana berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengetahui penyebab terhambatnya proses pekerjaan sekaligus mendorong percepatan perbaikan.
“Dari pengecekan yang dilakukan, ternyata ada kebocoran di beberapa bagian. Walaupun terlihat kecil, dampaknya cukup besar sehingga harus ditangani agar fasilitas bisa kembali berfungsi dengan baik,” jelasnya.
Mengenai kemungkinan penambahan anggaran revitalisasi, Rendi menyebut hal itu masih perlu dikaji berdasarkan kebutuhan di lapangan. Namun, ia menekankan agar pemerintah terlebih dahulu menuntaskan pekerjaan yang sudah direncanakan sebelum membuka pekerjaan tambahan.
Ia menyebutkan, nilai anggaran sekitar Rp2,5 miliar merupakan bagian dari pekerjaan yang telah melalui proses lelang, tetapi belum sampai pada penandatanganan kontrak. Sementara untuk mendukung keberlangsungan operasional ke depan, pengelolaan waterboom direncanakan dilakukan oleh satu perusahaan agar sistem pengelolaannya lebih terarah.
“Jangan sampai kita menambah pekerjaan baru, sementara pekerjaan yang sudah direncanakan saja belum selesai dan fasilitasnya belum bisa digunakan. Kita harus memastikan yang ada sekarang benar-benar difungsikan terlebih dahulu,” tegasnya.
Selain revitalisasi waterboom, Pemkab Kukar juga berupaya menginventarisasi dan membenahi berbagai fasilitas publik yang kondisinya belum optimal. Rendi mengatakan pemantauan akan terus dilakukan, termasuk menindaklanjuti laporan maupun temuan baru yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Menurutnya, aset dan bangunan milik pemerintah harus dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan dibiarkan terbengkalai tanpa kejelasan pemanfaatan. Karena itu, pembenahan fasilitas publik akan menjadi perhatian pemerintah dalam perencanaan ke depan.
“Kami akan terus memantau perkembangannya. Harapannya, tahun depan waterboom sudah bisa difungsikan. Masih banyak bangunan dan fasilitas pemerintah yang perlu dibenahi supaya tidak terus terbengkalai,” tandasnya.
Dengan percepatan penyelesaian kontrak, perbaikan kerusakan, serta penataan sistem pengelolaan, Pemkab Kukar berharap revitalisasi waterboom dapat rampung sesuai target. Jika seluruh tahapan berjalan lancar, masyarakat Kukar berpeluang menikmati fasilitas rekreasi tersebut secara gratis menggunakan KTP pada libur Lebaran 2027.(Adv/Diskominfokukar/Rian)
