ZONAKALTIM, KALTIM – Rancangan Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur 2045 menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai syarat utama. Pemerintah Provinsi Kaltim menilai, tanpa tenaga kerja lokal yang unggul, pengembangan industri baru dan hilirisasi tidak akan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Muhaimin, saat Konsultasi Publik Rancangan Rencana Transformasi Ekonomi Kaltim 2045 di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (20/10/2026).
Skill Tenaga Lokal Jadi Penentu Transformasi Ekonomi Kaltim
Menurut Muhaimin, Kalimantan timur untuk saat ini tengah mendorong pergeseran ekonomi. Dari yang sebelumnya bertumpu pada sektor ekstraktif, kini sedang diarahkan ke dunia industri pengolahan, hilirisasi, energi bersih, dan sektor ekonomi baru lainnya.
Pergeseran ini, kata dia, tentu kedepan akan mengubah peta kebutuhan tenaga kerja. Jenis pekerjaan yang dibutuhkan industri ke depan akan berbeda dengan yang ada untuk saat ini.
“Kesempatan kerja baru akan lebih bermanfaat bagi masyarakat lokal ketika keterampilan sesuai dengan kebutuhan usaha,” tegas Muhaimin.
Baca juga:
- PWI Kaltim Ingatkan Pemilik Akun Medsos: Ingin Jadi Jurnalis, Tempuh Jalur yang Benar
- IHSG Anjlok Parah Hari Ini, 691 Saham Kompak Memerah
Fokus Pada Pendidikan Vokasi dan Reskilling Pekerja
Dalam dokumen rancangan transformasi, ada tiga agenda utama terkait ketenagakerjaan. Yakni peningkatan keterampilan (upskilling), penguatan pendidikan vokasi, serta program dukungan bagi pekerja yang harus beralih pekerjaan (reskilling).
Muhaimin menyebut, program ini sengaja dirancang untuk menjawab tantangan kesenjangan keterampilan yang ada.
Pelatihan Harus Menjangkau Kelompok Rentan
Sasaran program adalah tidak hanya bagi pencari kerja di kota. Masyarakat yang juga tinggal jauh dari kawasan industri, pekerja terdampak transisi, hingga kelompok dengan akses pelatihan terbatas juga menjadi prioritas.
“Program peningkatan keterampilan dapat menjangkau mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan akses,” ujarnya.
Dengan pendekatan tersebut, transformasi ekonomi diharapkan lebih inklusif dan tidak meninggalkan kelompok tertentu.
Baca juga:
- Resmi Kapolri Suyudi Ario Seto Ziarah Makam Marsinah Nganjuk
- Resmi PDIP Proses Pemecatan Hamenang Usai Jadi Tersangka OTT KPK
Industri Baru Butuh Kurikulum Pelatihan Berbasis Kebutuhan Pasar
Agar efektif, pelatihan vokasi tidak bisa disusun sepihak oleh pemerintah. Muhaimin menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan industri sebagai dasar kurikulum.
Dunia Usaha Harus Terlibat Sejak Awal
Keterlibatan perusahaan sejak tahap perencanaan menjadi kunci. Perusahaan diminta aktif memberikan data tentang jenis pekerjaan yang akan dibuka, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan kompetensi yang wajib dimiliki.
“Kalau pelatihan hanya berhenti di sertifikat tanpa link and match, maka tidak akan membantu penyerapan kerja,” jelas Muhaimin.
Bank Indonesia dalam Laporan Perekonomian Kaltim Februari 2026 menjadi pengingat penting. Di Triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup tinggi ternyata tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal.
Keberhasilan Vokasi Diukur Dari Penyerapan Kerja
Karena itu, indikator keberhasilan program vokasi harus lebih konkret. Bukan hanya jumlah peserta pelatihan, tapi berapa yang lolos sertifikasi kompetensi dan benar-benar bekerja sesuai bidangnya.
Kolaborasi Lintas Pihak Tak Bisa Ditawar
Muhaimin menegaskan, pelaksanaan Transformasi Ekonomi Kaltim 2045 tidak bisa hanya mengandalkan APBD Provinsi. Dibutuhkan kontribusi nyata dari dunia usaha, kampus, SMK, hingga lembaga pelatihan swasta.
Kolaborasi bisa berbentuk pemetaan kebutuhan kerja bersama, program magang bersertifikat, kemitraan SMK dengan industri, hingga penyediaan informasi lowongan kerja dan pelatihan yang mudah diakses masyarakat luas.
Dari Rancangan ke Aksi Nyata, Apa Tantangannya?
Saat ini Rancangan Transformasi Ekonomi Kaltim 2045 masih dalam proses finalisasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Tantangan setelah Perda terbit adalah memastikan agenda peningkatan skill tenaga lokal ini diterjemahkan menjadi program yang operasional. Harus ada target yang jelas, timeline, sumber pembiayaan, dan siapa penanggung jawabnya.
Data kebutuhan tenaga kerja per sektor industri juga harus diperbarui secara berkala. Evaluasi program juga wajib dilakukan agar bisa diketahui apakah pelatihan yang diberikan benar-benar membantu warga Kaltim mendapat pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan hingga 2045.
